Penyelenggaraan Pembukuan Keuangan Sekolah yang
Transparan
Transaksi penerimaan dan pengeluaran uang yang dilakukan
oleh bendaharawan sekolah senantiasa terjadi
dari hari ke hari. Agar semuanya bisa lancar maka setiap pemasukan dan
pengeluaran keuangan hendaknya dicatat dan dibukukan secara tertib sesuai
dengan pedoman dan peraturan yang berlaku.
Untuk itu salah satu tugas dari bendaharawan sekolah adalah mengadakan
pembukuan keuangan sekolah.
Sesuai dengan peraturan
yang berlaku, orang atau badan yang menerima, menyimpan, dan membawa uang atau
surat-surat berharga milik negara diwajibkan membuat catatan secara tertib dan
teratur. Peraturan yang perlu dipahami dalam pengelolaan keuangan antara lain:
1. Undang-undang Dasar RI Tahun 1945
2. Undang-undang
- Nomor 20 tahun 1997,
tentang Penerima PNBP
- Nomor 17 tahun 2003,
tentang Keuangan Negara
- Nomor 1 tahun 2004,
tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah
- Nomor 12 tahun 1997,
tentang Jenis dan Penyetoran PNBP
- Nomor 73 tahun 1999, tentang tatacara Penggunaan sebagian Dana PNBP yang
bersumber dari kegiatan tertentu
- Nomor 1 tahun 2004, tentang tatacara Penyetoran Rencana dan
Pelaporan
Realisasi PNBP
- Nomor 21 tahun 2004,
RKAKL
- Nomor 80 tahun 2005,
tentang Pemeriksaan PNBP
4. Keputusan Presiden
- Nomor 17 tahun 2000,
tentang APBN
- Nomor 42 tahun 2002,
tentang Pedoman Pelaksanaan APBN
- Nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah
5. Peraturan Presiden
- Nomor 8 tahun 2006, tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6. Peraturan Menteri Keuangan
- Nomor 55/PMK.2/2006,
tentang Petunjuk dan Pengesahan RKAKL
Berdasarkan pada
peraturan yang ada maka kepala kantor, satuan kerja,
pimpinan proyek, bendaharawan, dan orang atau badan yang menerima, menguasai
uang negara wajib menyelenggarakan pembukuan. Sekolah sebagai penerima
uang dari berbagai sumber juga harus mengadakan pembukuan. Pembukuan yang
lengkap mencatat berbagai sumber dana beserta jumlahnya, dan distribusi
penggunaannya secara rinci. Kalau ada beban pajak yang harus dikeluarkan juga
harus disetor sesuai aturan yang berlaku.
Pembukuan
setiap transaksi yang berpengaruh terhadap penerimaan dan pengeluaran uang
wajib dicatat oleh bendaharawan dalam Buku Kas. Buku Kas bisa berupa Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP). BKU
merupakan buku harian yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan
pengeluaran uang atau yang disamakan dengan uang. BKP merupakan buku harian
yang digunakan untuk membantu pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran uang
menurut jenis sumber pembiayaan. Pencatatan di BKU dan BKP dilakukan sepanjang
waktu setiap ada transaksi penerimaan dan pengeluaran uang. Pembukuan dilakukan
di BKU, kemudian pada BKP. BKU dan BKP ditutup setiap akhir bulan atau
sewaktu-waktu jika dianggap perlu, misalnya setelah ada pemeriksaan oleh
petugas yang berwenang, pada waktu serah terima dari pejabat lama ke pejabat
baru baik kepala sekolah maupun bendaharawan pemegang BKU dan BKP.
Berdasarkan narasi di
atas, maka pembukuan anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran harus
dilakukan secara tertib, teratur, dan benar. Pembukuan yang tertib, akan mudah
diketahui perbandingan antara keberadaan sumber daya fisik dan sumber daya
manusia. Setiap saat pembukuan harus dapat menggambarkan mutasi yang paling
akhir. Dari pembukuan yang baik, tertib, teratur,
lengkap, dan “up to date” akan dapat disajikan pelaporan yang baik,
lengkap, dan bermanfaat. Pembuatan laporan dilakukan secara teratur dan
periodik dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya
untuk menunjang terlaksananya pengelolaan keuangan yang baik, kepala sekolah
hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Perlengkapan administrasi keuangan, yaitu sekolah
memiliki tempat khusus untuk menyimpan perlengkapan administrasi keuangan,
memiliki alat hitung, dan memiliki buku-buku yang dibutuhkan.
- RAPBS, yaitu sekolah memiliki RAPBS yang telah disahkan oleh Kepala
Sekolah, Ketua Komite Sekolah, serta pejabat yang berwenang misalnya
Kepala Dinas Pendidikan setempat, serta memiliki program penjabarannya
sebagai acuan dalam setiap penggunaan dan pelaporan keuangan sekolah.
- Pengadministrasian keuangan, yaitu sekolah memiliki catatan logistik
(uang dan barang) sesuai dengan mata anggaran dan sumber dananya
masing-masing, sekolah memiliki buku setoran ke Bank/KPKN/yayasan,
memiliki daftar penerimaan gaji/honor guru dan tenaga kerja lainnya, dan
yang terakhir sekolah memiliki laporan keuangan triwulan dan tahunan
(dikembangkan dari Depdiknas,1995/1996)
Untuk melaksanakan tugas tersebut maka di tiap lembaga pendidikan memiliki pengelola keuangan yang disebut bendaharawan. Bendaharawan
adalah orang yang diberi tugas penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau
penyerahan uang atau kertas berharga. Bendaharawan berkewajiban mengirimkan
kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang
perhitungan mengenai pengurusan yang dilakukan. Bendaharawan sekolah memiliki
tugas menerima, mencatat dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan anggaran yang
disetujui kepala sekolah. Pengurusan kebendaharawanan yang dilakukan oleh
bendaharawan dalam bentuk perbuatan menerima, menyimpan, dan membayar atau
menyerahkan uang atau kertas berharga dan barang-barang, baik milik negara
maupun milik pihak ketiga yang pengurusannya dipercayakan kepada negara.
Di tiap
sekolah ada beberapa bendaharawan. Menurut objek pengurusan- nya ada dua macam
bendaharawan, yaitu bendaharawa uang dan bendaharawan
barang. Bendaharawan uang
membukukan keuangan sesuai dengan sumber yang diterima sekolah, misalnya
bendaharawan rutin, SPP-DPP, OPF, BP3, dan sebagainya. Disamping itu ada
bendaharawan barang yang bertugas menerima pembelian barang dan bahan habis
pakai, misalnya alat tulis kantor.
Menurut sifat
tugasnya ada dua macam bendaharawan uang,
yaitu bendaharawan umum dan bendaharawan khusus.
a. Bendaharawan umum adalah bendaharawan
yang diserahi tugas pengurusan kebendaharawanan seluruh
penerimaan dan pengeluaran dalam pelaksanaan APBN.
b. Bendaharawan khusus adalah
bendaharawan yang diserahi tugas pengurusan kebendaharawanan uang di setiap instansi yang mempunyai anggaran.
Bendaharawan khusus terdiri dari bendaharawan khusus penerimaan dan
bendaharawan khusus pengeluaran.
1) Bendaharawan khusus penerimaan.
Bendaharawan ini diserahi tugas pengurusan kebendaharawanan
Uang khusus penerimaan negara saja dalam pelaksanaan APBN.
Bendaharawan tersebut merupakan mata rantai penghubung
antara pihak pembayar/wajib bayar pendapatan negara tertentu
dengan kas negara.
2) Bendaharawan khusus pengeluaran.
Bendaharawan ini diserahi tugas pengurusan kebendaharawanan
Uang khusus pengeluaran negara saja dalam pelaksanaan APBN.
Bendaharawan khusus pengeluaran terdiri dari beberapa macam,
antara lain:
a) Bendaharawan gaji, yaitu
bendaharawan yang diserahi tugas
pengurusan kebendaharawanan uang belanja pegawai di setiap instansi.
b) Bendaharawan rutin, yaitu bendaharawan
yang diserahi tugas pengurusan kebendaharawanan uang anggaran rutin.
c) Bendaharawan Unit Swadana/Instansi
Pengguna PNBP,
yaitu bendaharawan yang diserahi tugas pengurusan
kebendaharawanan uang setoran PNBP fungsional yang
diterimanya dari bendaharawan penerima instansi
bersangkutan.
d) Bendaharawan Dana Penunjang
Pendidikan (DPP).
e) Bendaharawan Proyek/Bagian Proyek,
yaitu
bendaharawan yang diserahi tugas pengurusan
kebendaharawanan uang anggaran pembangunan di setiap
proyek/bagian proyek.
f) Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang
(BPUMC),
yaitu bendaharawan yang diserahi tugas pengurusan
kebendaharawanan uang muka cabang, baik anggaran
rutin maupun anggaran pembangunan
yang diperolehnya
dari Bendaharawan Induk/ Pemberi
Beberapa Ketentuan yang perlu Diperhatikan dalam Proses
Pencairan Dana
Proses dan Ketentuan Pencairan Dana
1. Proses SPP GU (GANTI UANG PERSEDIAAN)
a.
Kegiatan pembayaran keuangan kurang dari 5 juta
b.
Pembayaran melalui bendahara pengeluaran
c.
Kegiatan yang sangat mendesak untuk keperluan sehari-hari
perkantoran dan tidak bisa dikontrakkan (di LS kan)
d.
Proses pencairan melalui pengajuan uang muka kerja ke
bendahara
2. Proses SPP LS (LANGSUNG)
1)
Kegiatan Pembayaran keuangan di atas 5 juta
2)
Sistem kontrak/SPK/SPP
3)
Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan dalam
Keppres. No. 80 th. 2003 yang Direvisi dengan Perpres. no. 85 th. 2006
4)
Pembayaran melalui KPPN ….(Langsung) ke Rekening
Rekanan (CV., PT., atau UD) yang tercantum dalam SPK/Kontrak Kerja
Keterangan
- Poin 2 (Proses SPP LS) ada 4, berlaku untuk anggaran APBN
(Administrasi Umum)
- Untuk sumber Dana PNBP semua pembayaran tetap dilakukan oleh bendahara/PUMK
PNBP
Beberapa Pencatatan yang Dibutuhkan dalam Pembukuan
Keuangan Sekolah
Banyak ragam buku dan sejenisnya yang digunakan untuk
mencatat semua transaksi keuangan dan yang berkaitan dengan uang sekolah. Buku
dan sejenisnya misalnya lembaran-lembaran kertas tersebut antara lain rekaman
RAPBS,
- RAPBS
Contoh Pencatatan RAPBS dapat menggunakan tabel berikut
ini:
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN …
SEKOLAH MENENGAH ATAS/KEJURUAN
NEGERI ……………….
|
No
|
RENCANA PENDAPATAN
|
JUMLAH (Rp)
|
No
|
RENCANA PENGELUARAN
|
JUMLAH (Rp)
|
|
1
|
Saldo Tahun Lalu
|
………..
|
1
|
Gaji PNS
|
…………..
|
|
2
|
Gaji PNS
|
………..
|
2
|
Belanja Pemeliharaan
|
…………..
|
|
3
|
UUDP
|
………..
|
3
|
Belanja Daya
|
…………..
|
|
4
|
Sumbangan Biaya Pendidikan
|
|
4
|
Belanja Barang
|
…………..
|
|
|
a. Iuran Rutin
Kelas X
|
………..
|
5
|
Program Unggulan
|
…………..
|
|
|
b. Iuran Rutin
Kelas XI
|
………..
|
6
|
KBM/Peningkatan Mutu
|
…………..
|
|
|
c. Iuran Rutin
Kelas XII
|
………..
|
7
|
Kesiswaan
|
…………..
|
|
5
|
Bantuan Pemerintah Insidental
|
………..
|
8
|
Administrasi
|
…………..
|
|
6
|
Dana Pengembangan Pendidikan
|
………..
|
9
|
Sarana Prasarana
|
…………..
|
|
7
|
Dana Swadaya Masyarakat
|
………..
|
10
|
Kegiatan Perjalanan Dinas
|
…………..
|
|
8
|
Sumber Lain
|
|
11
|
Koordinasi dengan Instansi Lain
|
…………..
|
|
|
a. Mutasi Siswa
|
………..
|
12
|
Insentif Guru dan Karyawan
|
…………..
|
|
|
b. Kopsis tab. Selama 3 tahun (kelas III)
|
………..
|
13
|
Biaya operasional Dewan
|
…………..
|
|
|
c. BOMM
|
………..
|
14
|
TOEFL kls X dan XI
|
…………..
|
|
|
d. Hasil usaha kantin sekolah
|
………..
|
15
|
Evaluasi
|
…………..
|
|
|
e. Sumbangan tidak
mengikat/ Sodakoh
|
…………
|
16
|
Praktikum
|
…………..
|
|
|
……………….
|
…………
|
17
|
Komputer dan Internet
|
…………..
|
|
|
|
|
18
|
Penerbitan Majalah Siswa
|
…………..
|
|
|
|
|
19
|
Buku Pedoman Nilai Non
Akademis Kelas X
|
…………..
|
|
|
|
|
20
|
Perpustakaan
|
…………..
|
|
|
|
|
21
|
Foto dan Kartu Pelajar kelas X
|
…………..
|
|
|
|
|
22
|
Psikotes dan buku Pribadi siswa Kelas X
|
…………..
|
|
|
|
|
23
|
Bimbingan Intensif Kelas III
|
…………..
|
|
|
|
|
24
|
Kegiatan Akhir Tahun dan Wisuda
|
……………..
|
|
|
Jumlah Keseluruhan
|
………………
|
|
Jumlah Keseluruhan
|
……………….
|
………….,………………20..
Ketua Komite Sekolah, Kepala
Sekolah…………….,
…………………………. ……………………………..
- Buku
Kas
BUKU KAS
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA UUDP
TRIWULAN I TAHUN …..
BULAN : JANUARI ……
|
PENERIMAAN
|
PENGELUARAN
|
SISA (Rp)
|
||||||
|
TGL
|
URAIAN
|
NO BUKTI
|
JUMLAH (RP)
|
TGL
|
URAIAN
|
NO BUKTI
|
JUMLAH (RP)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jumlah
Penerimaan
|
|
Jumlah
Pengeluaran
|
|
|
||||
|
Saldo kurang
|
|
Saldo lebih
|
|
|
||||
|
Jumlah Total
|
|
Jumlah Total
|
|
|
||||
Pada hari ini
Rabu, 31 Januari ….
Didapat dalam Kas
= Rp……………
Terdiri atas: 1. Sisa Tunai = Rp………….
Jumlah Bulan ini =
Rp…. 2.
Sisa Bank = Rp………….
Jumlah Bulan Lalu =
Rp…. 3.
Surat Berharga = Rp…………
Jumlah s.d Bulan ini =
Rp….
Malang,
31 Januari…………
Kepala SMA/SMK Negeri …….. Bendahara,
…………………………………. ……………………………
- Daftar
Penerimaan dan Pengeluaran UUDP
Contoh Daftar Penerimaan dan
Pengeluaran UUDP dapat menggunakan tabel berikut ini
DAFTAR PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN UUDP TAHUN…..
|
No Urut
|
Pasal
|
Tgl No SPMU UUDP
|
Jumlah
|
Jumlah Seluruhnya
|
Penggunaan
|
Sisa UUDP
|
|
|
Bulan Ini
|
Jumlah Semua
|
||||||
|
1.
|
2.11.01.1.2.01.02.2 (ATK)
|
18-12-2006
0578/GU
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
2.11.01.1.2.01.04.2 (Peralatan Kebersihan)
|
Idem
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
2.11.01.1.2.02.01.2 (Listrik)
|
Idem
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
2.11.01.1.2.02.02.2 (Telpon)
|
Idem
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
2.11.01.1.2.01.03.2 (Air)
|
Idem
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
2.11.01.1.2.01.04.2
(Surat Kabar)
|
Idem
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
2.11.01.1.2.03.02.2
(Foto Kopi)
|
18-12-2006
0579/GU
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
2.11.01.1.2.05.01.2 (Konsumsi Karyawan)
|
Idem
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
2.11.01.1.2.05.02.2 (Konsumsi Rapat)
|
Idem
|
|
|
|
|
|
|
10.
|
2.11.01.1.2.05.03.2 (Konsumsi Tamu)
|
Idem
|
|
|
|
|
|
|
11.
|
2.11.01.1.4.01.01.2 (Pemeliharaan Gedung)
|
Idem
|
|
|
|
|
|
|
12.
|
2.11.01.1.4.03.01.2 (Pemeliharaan Kantor)
|
Idem
|
|
|
|
|
|
|
13.
|
2.11.01.1.4.03.03.2 (Pemeliharaan Komputer)
|
Idem
|
|
|
|
|
|
|
14.
|
2.11.01.1.2.05.02.2 (Pemeliharaan Alat Komunikasi)
|
Idem
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH
|
|
|
|
|
|
||
…………..,30
Desember 200….
Atasan Langsung
Kepala SMA/SMK
Negeri ……. Bendaharawan,
…………………………………… ……………………………….
4. Buku Bank
BUKU BANK
BULAN.............................
TAHUN
............................
|
TANGGAL
|
URAIAN
|
MAK
|
DEBET (Rp)
|
KREDIT (Rp)
|
SALDO (Rp)
|
|
|
|
|
|
|
|
....................,............20...
Mengetahui
Kepala Sekolah, Bendaharawan,
.............................. ...............................
5. Daftar Penerimaan dan Penyetoran
Pajak
DAFTAR PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
SMA/ SMK ........................................................................
|
No
|
URAIAN
|
NOMOR/ TANGGAL
|
PPN
|
PPh
|
JUMLAH
|
||
|
Psl 21
|
Psl 22
|
Psl 23/26
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
....................,............20...
Mengetahui
Kepala Sekolah, Bendaharawan,
.............................. ...............................
Keterangan:
PPN =
pajak pertambahan nilai, besarnya 10% dari DPP
PPh pasal 21 = pajak
penghasilan sejumlah 15% dari honorarium
pegawai golongan III dan IV
PPh pasal 22 = pajak
pembelian barang, konsumsi sama atau lebih dari
1 juta rupiah sebesar 1,5 %
PPh pasal 23 = pajak
tenaga ahli, peneliti, konsultan sejumlah 7,5 %
atau 5%
PPh pasal 26 = pajak
sewa barang pada perorangan sebesar 3%
atau institusi sebesar 6%
Sumber: Maisyaroh. 2007. Panduan Bimbingan
Teknis Manajeman Keuangan Sekolah Yang Transparan, Akuntabel, Efektif, dan
Efisien bagi Calon Kepala Sekolah.
Jakarta: Ditjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Direktorat
Tenaga Kependidikan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar