Organisasi Pemerintahan

Organisasi Pemerintahan Sebagai Suatu Sistem

1.1  Orientasi Organisasi Pemerintahan

Bangsa Indonesia memerlukan pengkajian tentang bagaimana bermacam-macam badan atau organisasi pemerintahan diorganisir, dimotivasi dan dipimpin guna mencapai tujuan pemerintahan dalam melaksakan kekuasaan politik. Hal ini merupakan konsep administrasi negara. Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik (John. N. Pfiffner dan Robert Presthus).

Selain itu bangsa Indonesia juga perlu melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan jangka waktu, biaya dan pemantaunya dalam periode tertentu, yang selama ini yang kita kenal dengan sebutan pembangunan 5 tahun (Pelita) baik jangka panjang maupun jangka pendek, dimana dalam keseluruhannya diperlukan perencanaan dan orientasi kepada pertumbuhan serta perubahan yang mengarah pada keadaan yang lebih baik pada keadaan sebelumnya. Hal ini merupakan konsep admistrasi pembangunan. Administrasi pembangunan adalah proses penggiringan suatu organisasi untuk mencapai prestasi puncak suatu tujuan pembangunan, ini merupakan pelaksanaan dan wadah administrasi dalam mengintegrasikan kemudahan dalam mencapai objek pembangunan (Edwad Weidner)

Orientasi mengenai administrasi Negara dan administrasi pembangunan ini diharapkan memberi sumbangan kepada percepatan proses pembangunan nasional, dimana proses pembangunan nasional dimana pembangunan nasional dimaksud hanya akan berhasil apabila didalam pelaksanaannya seluruh komponen masyarakat turut berpartisipasi.

1.2  Pandangan Sosiologis Organisasi Pemerintahan

Organisasi pemerintahan dalam suatu sistem bila dipandang dari aspek sosiologis dimasukkan dalam birokrasi

Birokrasi

Pengertian birokrasi merujuk pada suatu organisasi yang dimasukkan untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Atau dengan kata lain, birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarkis yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinasikan pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif.

Didalam sosiologi pengertian tersebut menunjuk pada suatu keadaan yang netral, artinya sosiologi tidak dipersoalkan apakah birokrasi itu bersifat menghambat ataukah melancarkan berputarnya roda pemerintahan.

Biasanya dipergunakan istilah                   untuk menunjuk pada birokrasi yang malahan menghambat roda pemerintahan, sering disebut rade tape. Makna pokok pengertian birokrasi tertelak pada pernyataan bahwa organisasi tersebut menghimpun tenaga-tenaga demi jalannya organisasi tanpa terlalu menekakan pada tujuan pokok yang hendak dicapai.

Max Weber menguraikan beberapa ciri birokrasi yang biasanya terdapat pada organisasi-oraganisasi yang teratur dan sengaja dibentuk.

Ciri-ciri dan cara terlaksananya adalah sebagai berikut:

1. Adanya ketentuan tegas dan resmi mengenai kewenangan yang didasarkan pada peraturan-peraturan umum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum dan administrasi.

a.       Kegiatan sehari-hari untuk kepentingan birokrasi dibagi secara tegas sebagai tugas yang resmi.

b.      Wewenang untuk memberi perintah atas dasar tugas resmi tersebut diatas, diberikan secara langsung dan terdapat pembatasan-pembatasan oleh peraturan-peraturan mengenai cara-cara yang bersifat paksaan, fisik, keagamaan, atau sebaliknya yang dipergunakan oleh para petugas.

c.       Peraturan-peraturan yang sistematis disusun untuk kelangsungan pemenuhan tugas-tugas tersebut dan pelaksanaan hak-hak, hanya orang-orang yang memenuhi persyratan umum saja yang dapat dipekerjakan.

2. Prinsip pertingkatan (hierarki) dan derajat wewenang merupakan sistem yang tegas perihal hubungan atasan dengan bawahan (super and sub-ordination) dimana terdapat pengawasan terhadap bawahan oleh atasannya. Hal ini memungkinkan pula adanya suatu jalan bagi warga masyarakat untuk meminta supaya keputusan-keputusan lembaga rendahan ditinjau kembali oleh lembaga-lembaga yang lebih tinggi.
3. Ketatalaksanaan suatu birokrasi dalam bidang-bidang tertentu yang modern dilaksanakan pada dokumen-dokumen tertulis (files), disusun dan dipelihara aslinya ataupun salinannya, untuk keperluan ini harus ada tata usaha yang menyelenggarakan secara khusus.
4. Pelakasaan birokrasi dalam bidang-bidang tertentu memerlukan latihan dan keahlian khusus.
5. Bila birokrasi telah berkembang dengan penuh, maka kegiatan-kegiatan yang meminta kemampuan bekerja yang maksimal dari pelaksana pelaksanaannya, terlepas dari kenyataan bahwa waktu bekerja pada organisasi tersebut secara tegas dibatasi.
6. Pelaksana birokrasi didasarkan ketentuan-ketentuan umum yang bersifat langgeng atau kurang langgeng, sempurna atau kurang sempurna, kesemuanya itu dapat dipelajari. Pengetahuan akan peraturan-peraturan memerlukan cara yang khusus. Meliputi hukum, ketatalaksanaan administrasi dan perusahaan.

Lima unsur birokrasi menurut Max Weber, yaitu:

1. Organisasi
2. Pengerahan tenaga
3. Sifat yang teratur
4. Bersifat terus-menerus
5. Mempunyai tujuan

1.3  Pembagian Kekuasaan dalam Organisasi

1. Penguasa dan mereka yang dikuasai
2. Hierarki, yaitu urutan-urutan kekuasaan secara vertikal atau bertingkat dari atas kebawah.
3. Ada pembagian tugas horizontal, yaitu pembagian tugas antara beberapa bagian, dimana bagian-bagian tersebut mempunyai kekuasaan dan wewenang yang setingkat atau sederajat.

Pembagian kekuasaan yang vertikal berurut dari kepala, wakil kepala, sekretaris, dan seterusnya sampai pegawai terendah misalnya, itu semua merupakan saluran yang membawa pemerintah dari atas ke bawah, akan tetapi juga merupakan saluran untuk membawa keinginan dari bawah ke atas. Dengan perkataan lain, saluran tersebut merupakan jalur lintas dua arah (two way traffic).

Pembagian kekuasaan yang horizontal tidak menyebabkan perbedaan tingkat kedudukan, tetapi lebih ditekankan pada pembagian kekuasaan dan wewenang secara mendatar yang terutama dilandaskan pada pembagian kerja dan spesialisasi. Setiap bagian dari pembagian kerja dan spesialisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dikoordinasi oleh kedudukan yang lebih tinggi derajatnya dan demikianlah seterusnya ke atas. Dalam hal ini sosiologi juga membahas tentang kekuasaan dan wewenang. Sosiologi memandang unsur kekuasaan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perbedaan antara kekuasaan dan wewenang yaitu setiap kemampuan untuk menguasai pihak lain dapat dinamakan kekuasaan. Wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan dan mendapat pengawasan masyarakat. Karena memerlukan dukungan masyarakat yang sudah komplek susunannya dan sudah mengenal pembagian kerja terpenuhi, wewenang itu biasanya terbatas mengenai hal-hal yang diliputinya, waktu dan cara penggunaannya secara terbatas. Pengertian wewenang timbul pada waktu masyarakat mulai mengatur pembagian kekuasaan dan menentukan penggunaannya. Wewenang hanya dapat kokoh jika didukung dengan kekuasaan yang nyata.

Didalam organisasi  ada pemimpin ada yang dipimpin, pemimpin mungkin ada dalam diri seseorang, mungkin pula pada sekelompok manusia. Orang-orang yang berada pada suatu organisasi merasa dirinya sebagai satu kesatuan. Dan bagi mereka telah tersedia peraturan-peraturan yang hanya berlaku bagi anggota. Karena itu, sebagai suatu kesamaan kesemuanya disebut kelompok sosial.

Pengerahan tenaga dimaksudkan sebagai pengaturan tenaga-tenaga secara organisatoris untuk melaksanakan suatu kerja tertentu. Tenaga-tenaga tersebut dikerakan secara teratur, artinya atas landasan tata tertib tertentu atau dasar peraturan-peraturan tersendiri. Dalam tata tertib, seseorang akan tahu tempatnya didalam lingkungan pekerjaan, hubungan kerja serta tanggung jawab.

Perlunya disiplin kerja dalam peraturan-peraturan yaitu ketaatan untuk menjalankan pekerjaan sebagai mana yang telah ditentukan. Apabila suatu birokrasi sudah mempunyai tujuan tertentu maka birokrasi tidak boleh menyimpang dari tujuannya yang semula, selain itu suatu organisasi yang baik antara para anggota-anggotanya senantiasa harus terpelihara suatu hubungan yang baik, terlepas dari peranan formal yang mereka punya.

 Berikut merupakan contoh organisasi pemerintahan, salah satunya yaitu LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).

LIPI adalah organisasi pemerintahan yang bertugas membimbing perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berakar di Indonesia agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat manusia umumnya khususnya rakyat Indonesia.

Struktur organisasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia adalah sebagai berikut:

a.       Ketua LIPI

b.      Dewan Pembina LIPI

c.       Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Alam

d.      Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial

e.       Deputi Bidang Teknologi

f.       Secretariat LIPI

Dalam secretariat LIPI juga dibentuk Biro Publikasi Ilmiah, Hukum dan Patent, Koordinasi Kebijakasanaan Ilmu dan Hubungan Internasional dan serta masyarakat. LIPI diharapkan meningkatkan pencarihan kebenaran ilmiah karena memang dilembaga ini kebebasan ilmu dan kebebasan mimbar dijamin sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.